20 Juni 2021

Lagi-Lagi Rapat Paripurna Hak Angket Ditunda

2 min read

Di Ruang Sidang Paripurna Hak Angket digelar nampak banyak kursi-kursi anggota Dewan yang kosong karena ketidak hadiran saat sidang berlangsung.

BANJAR – Rapat Paripurna dengan agenda pemandangan akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Hasil Hak Angket terpaksa harus ditunda kembali  karena tidak memenuhi kuorum. Rapat Paripurna tersebut di laksanakan pada Kamis, (1/11) siang di Gedung DPRD Kabupaten Banjar Martapura yang hanya dihadiri 21 anggota dari jumlah 45 anggota DPRD Kabupaten Banjar yang berkantor di rumah wakil rakyat tersebut.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Saidan Fahmi yang juga sekaligus pimpinan rapat paripurna mengungkapkan, agenda rapat paripurna terhadap pandangan akhir hasil hak angket hari ini memang sudah dijadwalkan sebelumnya melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus). Saidan juga menjelaskan rapat paripurna kali ini sebenarnya untuk mengambil beberapa keputusan terkait dengan pemandangan akhir  fraksi-fraksi terhadap hasil  hak angket tersebut, apakah diterima atau tidak. Namun saat rapat berlangsung tingkat kehadiran anggota DPRD Banjar tidak memenuhi persyaratan atau tidak kuorum, sehingga rapat kembali harus ditunda.

“Untuk jumlah anggota DPRD Banjar sebanyak 45 orang namun yang hadir hanya 21 orang saja, sedangkan untuk pengambilan keputusan dalam suatu rapat minimal 30 orang yang harus hadir dan ini pun sempat 2 Kali 10 menit skorsing waktu,” ujar Saidan.

Selanjutnya Saidan Fahmi menambahkan, batalnya rapat paripurna terhadap hasil hak angket kali ini terjadi untuk yang ke dua kalinya, sehingga pihaknya perlu menjadwalkan kembali agenda tersebut. Menurut Saidan rapat paripurna terkait hak angket ini harus selesai di tahun 2018 ini, karena pembentukan panitia hak angket  tersebut dibuat berdasarkan anggaran tahun 2018.

Sementara Ahmad Rozani Himawan anggota DPRD dari Fraksi Nasdem menyayangkan tertundanya kembali rapat paripurana ini. Rozani yang juga sebagai Ketua Panitia Hak Angket mengharapkan kepada pimpinan rapat untuk mengumpulkan ketua-ketua fraksi untuk mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut, sehingga nantinya dari ketua-ketua fraksi  dapat mengintruksikan anggota -anggotanya untuk dapat berhadir pada saat penjadwalan ulang kembali rapat paripurna terkait hak angket ini. Menurut  Rozani Rapat Paripurna yang digelar sebenarnya untuk mendengarkan tanggapan pandangan akhir dari para fraksi-fraksi, terkait hasil temuan  panitia hak angket, bukan pada pemakzulan Bupati.

“Kalau berpikiran kepada pemakzulan seorang Bupati saya pikir itu terlalu jauh karena Rapat Paripurna ini sebenarnya untuk mendengarkan pendangan akhir fraksi-fraksi atas hasil hak angket. Saya berharap adanya kesadaran dari kawan-kawan anggota DPRD Kabupaten Banjar untuk bisa berhadir di rapat paripurna hasil hak angket selanjutnya, mengingat sudah dua kali penundaan, dan nantinya penjadwalan ulang akan diusulkan kembali bersamaan dengan rapat paripurna pembahasan APBD tahun 2019,” jelasnya.

Selanjutnya Ahmad Rozani menambahkan atas terjadi dua kali pembatalan sidang paripurna terkait hasil hak angket ini, ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. (AF/FHF/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.