13 April 2021

Raperda Adkep Masih Tahap Sinkronisasi

1 min read

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kalsel, Ilham Noor.

BANJARMASIN –  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kalimantan Selatan masih dalam tahapan sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat kabupaten/kota. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kalsel, Ilham Noor kepada wartawan, Rabu (31/10). Ia mengungkapkan saat ini pemerintah kabupaten/kota memiliki masing-masing program unggulan terkait dengan layanan administrasi kependudukan. Hal inilah yang diinginkan pansus agar seluruh program data kependudukan tersebut bisa dikolaborasikan menjadi satu aplikasi.

“Sehingga pemerintah provinsi dapat mengontrol layanan administrasi kependudukan di 13 kabupaten/kota, seperti yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan di Jawa Tengah, administrasi kependudukan mulai dari lahir sampai meninggal sudah terdata dengan baik. Sehingga pemprov bisa mengetahui jika ada permasalahan administrasi kependudukan di kabupaten/kota. Bahkan disana, masyarakat bisa mengakses data kependudukan secara online.

Lebih lanjut, Ilham menambahkan setelah proses sinkronisasi dan harmonisasi selesai maka raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut akan segera dikirim ke Kemendagri guna mendapatkan fasilitasi. Kemudian baru bisa disahkan menjadi Perda. Diharapkan nantinya perda administrasi kependudukan tersebut dapat menjadi payung hukum untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi, terpadu dan berbasis online. (NRH/FHF/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.