27 Juli 2021

Hampir 1.5 Tahun Dibahas, Akhirnya Perda Ini Disahkan

2 min read

Suasana rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (24/10).

BANJARMASIN – Setelah hampir 1,5 tahun dibahas, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif disahkan menjadi Perda. Pengesahan Perda itu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (24/10). Dalam laporannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Ilham Noor menyampaikan raperda ini merupakan bagian dari Program Pembentukan Perda Tahun 2017 dengan judul semula adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Setelah melalui pembahasan dan mendapatkan dua kali fasilitasi dari Kemendagri maka judul raperda ini berubah menjadi Raperda Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Ilham menjelaskan prosesnya memang agak lambat karena dalam beberapa kali pembahasan terjadi perbedaan pandangan dan pendapat dalam rangka penajaman substansi Raperda. Salah satunya ketika pansus berkonsultasi ke Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dan Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri terdapat substantif perbedaan terkait masalah kewenangan SKPD Pemda dan Materi (Sanksi Pidana dalam Pidana). Hasil fasilitasi yang pertama adalah dari Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri yang menyatakan bahwa Raperda yang disampaikan harus diubah dari judul sampai dengan subtansi yang krusial dalam materi Raperda. Hal tersebut telah diperbaiki Pansus bersama Tenaga Ahli dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel untuk kemudian disampaikan kembali ke Kemendagri.

“Adapun hasil fasilitasi yang kedua dari Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri telah terbit dengan hasil penajaman pada subtansi yang telah disesuaikan dengan regulasi yang baru sehingga akhirnya bisa disahkan menjadi Perda,” tambahnya.

Gubernur Kalsel / Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerahnya / Abdul Haris Makkie / mengharapkan Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif bisa menjadi terobosan besar dalam upaya melindungi masyarakat di kalimantan selatan dari ancaman bahaya narkoba. (NRH/FHF/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?