23 Juni 2021

Dewan Fasilitasi Pertemuan Antara Ortu Murid dan Kepsek SMAN 2 Banjarmasin

2 min read

Suasana pertemuan di ruang Komisi IV DPRD Kalsel di Banjarmasin, Jum'at (19/10).

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalsel memfasilitasi pertemuan antara orang tua murid dengan pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Banjarmasin, Jum’at (19/10). Pertemuan itu digelar karena orang tua siswa, Batubara dibuat khawatir, sebab Haily Syahwardi, anaknya yang divonis autis sering tak masuk sekolah di SMAN 2 Banjarmasin. Apalagi pihak sekolah telah dua kali memanggil orangtua anak berkebutuhan khusus tersebut. Sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, Batubara dan Helda, sang istri mengadu ke Komisi IV DPRD Kalsel.

“Kami kuatir sudah dua kali dipanggil sekolah. Jangan sampai ada panggilan yang ketiga karena biasanya kemungkinan itu final,” katanya.

Dalam pertemuan pihak sekolah dihadapkan langsung dengan kedua orangtua Haily. Kepala SMAN 2 Banjarmasin, Bakhtiar sempat kaget lantaran pihaknya diminta untuk ke Komisi IV DPRD Kalsel. Makanya ia pun memboyong sejumlah guru, wali kelas bahkan guru Bimbingan Konseling (BK). Ia menegaskan pihak sekolah sama sekali tak punya niat mengeluarkan Haily dari sekolah. Sebab anak autis yang satu ini cenderung jenius dan berprestasi diantaranya juara 2 olimpiade matematika tingkat SMA di Banjarmasin pada tahun 2017. Mengenai surat yang dilayangkan pihak sekolah kepada orangtua, menurut pihak sekolah bukanlah surat peringatan.

“Itu surat panggilan kepada orang tua untuk membicarakan persoalan Haily,” jelasnya.

Pihaknya pun berhasil mengorek kepastian kalau anak autis ini selalu tidur larut malam. Makanya Haily sering terlambat, bahkan tak masuk sekolah. Walau secara ketentuan absensi kehadiran pelajar itu tak bisa ditoleransi, namun pihak sekolah tak mengambill langkah mengeluarkan Haily dari SMAN 2 Banjarmasin.

Sedangkan Ketua Pansus Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, Zulfa Asma Vikra mengatakan anak autis yang masuk dalam penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan hingga 12 tahun sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Menurutnya hak mendapatkan pendidikan ini merupakan hak seluruh warga negara. Zulfa mengapresiasi pihak sekolah yang bertujuan untuk membina anak autis ini. Ia menilai persoalan yang terjadi ini hanya miskomunikasi saja dan berharap kejadian ini tidak terulang lagi di masa mendatang. (NRH/FHF/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.