15 April 2021

Draft Raperda Dikonsultasikan Terlebih Dahulu Ke Kementerian Terkait, Sebelum Diajukan Menjadi Raperda

1 min read

Wakil Ketua BP Perda DPRD Kalsel, Fikri.

 

BANJARMASIN – Seluruh komponen draft rancangan peraturan daerah disarankan harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM sebelum diajukan menjadi raperda. Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kalsel, Fikri mengatakan, beberapa hari lalu, pihaknya melakukan konsultasi ke Kemenkumham di Jakarta. Konsultasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait sinkronisasi antar lembaga dalam pembuatan raperda.

Menurut Fikri, selama ini banyak kendala yang dihadapi dalam pembuatan raperda diantaranya terbentur dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
“Misalnya jika raperda ini sedang dibahas pansus, ternyata di tengah perjalanan, ada peraturan baru di atasnya yang masuk, apakah pembahasan raperda stagnan atau dilanjutkan,” katanya.

Dari pertemuan tersebut, Fikri mengungkapkan bahwa Kemenkumham menyarankan agar seluruh komponen draft raperda tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan ke Kemendagri atau Kemenkumham sebelum diajukan menjadi raperda. Sehingga draft yang akan diajukan menjadi raperda memiliki konsep yang menyeluruh, baik secara sisi yuridis maupun implementasinya. Setelah disahkan menjadi Perda nanti akan menjadi payung hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat.

Selain itu, Kemenkumham juga menyarankan anggota dewan khususnya BP Perda untuk mendapatkan informasi dan pertimbangan khusus dalam pembuatan raperda agar BP Perda tidak salah dalam membuat keputusan terkait harmonisasi raperda. (NRH/FHF/EYN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.