30 Juli 2021

Kaum Difabel Tuntut Kesetaraan Dan Hak

2 min read

Suasana Seminar/Uji Publik Raperda Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2013 di ruang Komisi II DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (11/10).

BANJARMASIN – Sebanyak 19 ribu penyandang disabilitas di Kalsel menuntut kesetaraan dan hak yang sama dengan warga normal. Meski memiliki kekurangan, para difabel mengaku punya kelebihan. Salah satu penyandang disabilitas, Muhammad Gigih Setiawan mengatakan agar kesetaraan 19 ribu penyandang disabilitas di Banua bisa terwujud diperlukan regulasi dan payung hukum yang memihak kepada kaum difabel. Sehingga pemerintah daerah bisa mengakui dan memberdayakan keahlian dan kemampuan mereka, diantaranya memberikan kesempatan untuk berkarya di instansi pemerintah maupun swasta sesuai bakat dan basic para difabel. Gigih mengaku selama ini kaum difabel merasa diperlakukan tidak adil. Bahkan dikucilkan dari lingkungan. Selain itu, minimnya fasilitas dan apresiasi meski menambah parah kesan mereka seperti dimarginalkan. Menurut Gigih, sudah saatnya mereka menuntut kesetaraan hak yang sama dengan warga normal lainnya karena dibalik kekurangan fisik, difabel juga memiliki kemampuan khusus diatas rata-rata.

“Kami mendukung adanya payung hukum untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kalsel, Adi Santoso mengakui belum adanya Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi salah satu kendala untuk menerapkan Perda Nomor 17 Tahun 2013 sehingga pemenuhan hak-hak kaum disabilitas masih belum efektif di lapangan. Namun, saat ini pihaknya sudah menyiapkan draf tiga Pergub terkait pemberdayaan disabilitas, yakni Pergub tentang layanan rehabilitasi sosial kaum disabilitas, Pergub tentang pemenuhan hak-hak disabilitas dan Pergub tentang pembentukan Tim Komite Perlindungan Disabilitas. Tim yang melibatkan lintas sektor tersebut bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi sanksi dan sebagainya.
“Penegakan Perda Disabilitas ini juga didukung oleh institusi penegak aturan yaitu Satpol PP sehingga bisa efektif di lapangan,” harapnya.
Sedangkan Ketua Pansus Raperda Disabilitas, Zulfa Asma Vikra mengatakan Pembentukan raperda tentang Disabilitas bagian dari revisi Perda Nomor 17 Tahun 2013 dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diantaranya memuat poin tentang hak bagi penyandang disabilitas dipekerjakan di instansi pemerintahan dengan kouta dua persen dan di perusahaan swasta diberi jatah satu persen dari jumlah pekerja. Payung hukum ini diharapkan mampu mengayomi hak-hak penyandang disabilitas di Banua. (NRH/FHF/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.
×

Powered by WhatsApp Chat

× How can I help you?