NewsProvinsi Kalsel

Perda Bernuansa Agama, Diusulkan Untuk Direvisi

BANJARBARU – Untuk menyamakan persepsi keberadaan dan pembentukan produk hukum khususnya Peraturan Daerah bermuatan agama, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan atau Supervisi Kebijakan Daerah terkait Perda Kabupaten Kota di Kalsel.
Rakor ini dihadiri 40 orang, terdiri dari Pimpinan DPRD Kabupaten Kota, Pimpinan Organisasi Keagamaan, Kemenkumham Kalsel, Kanwil Kemenag Kalsel serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Kota, bertempat di ruang Aberani Sulaiman, Kantor Setda Provinsi Kalsel Banjarbaru, Rabu (26/9).

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakili Asisten Pemerintahan Siswansyah mengatakan, rakor ini sangat penting sebagai bentuk peran serta Pemerintah Provinsi, Kaupaten/Kota untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan kualitas produk-produk hukum dan kebijakan daerah khususnya di Kalimantan Selatan.

Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Sukoyo mengatakan, Kalimantan Selatan dinilai mempunyai masyarakat yang sangat religius. Tentunya jika ada Peraturan Daerah yang bermuatan agama harus ada pasal-pasal pengecualian.
“Ada Perda mengatur tentang rumah makan yang buka pada Bulan Ramadhan, Perda itu harus ada pengecualian yang mengatur seperti orang sedang sakit, dan menghormati agama lain, agar Perda itu tidak dikatakan bertentangan dengan hak orang lain,” sebutnya.

Sukoyo juga menyarankan kepada seluruh Kabag Hukum Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan, untuk mengidentifikasi jika ada Peraturan Daerah yang bernuansa agama. Jika ada Perda yang bertentangan dengan HAM maka harus direvisi.
“Kita menyarankan kepada kawan-kawan di Kabupaten Kota untuk mengidentifikasi Perda yang bernuansa agama, jika tidak ada pasal pengecualian kita menyarankan untuk direvisi,” ucap salah satu narasumber ini.

Dikatakannya, jika ada masyarakat yang dirugikan terhadap Perda bernuansa agama, dapat menggugat ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materi.

Kepala Biro Hukum Setda Prov Kalsel A Fydayeen mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mencatat ada 12 Peraturan Daerah di Kabupaten Kota yang bernuansa agama.
Dirinya mengatakan, akan segera mengirimkan surat ke Kabupaten Kota untuk meminta mengidentifikasi Perda bernuasa agama, sebagai bentuk pembinaan terhadap Kabupaten Kota. (HUMPROVKALSEL/RIW/RDM/MTB)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close
WhatsApp chat