12 April 2021

Kementerian Agraria Sambut Baik Revisi Perda 4/2014

1 min read

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014, Suripno Sumas saat diwawancarai sejumlah wartawan di ruang Komisi I DPRD Kalsel, Senin (27/8).

BANJARMASIN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menyambut baik Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas inisiatif Komisi I DPRD Kalsel.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014, Suripno Sumas kepada wartawan, sekembalinya dari kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Senin (27/8). Dari hasil konsultasi tersebut, menurutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menginginkan agar pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke provinsi untuk menyelenggarakan delapan sub urusan di bidang pertanahan bisa diakomodir dalam raperda tersebut. Selain itu, Kementerian Agraria juga meminta agar nantinya, Perda tersebut sifatnya sudah masuk kepada pengaturan, bukan hanya memfasilitasi. Artinya aturan-aturan yang sudah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi tersebut dapat ditindaklanjuti.
“Walaupun mungkin hanya tahapan edukasi. Tidak harus sampai kepada penyelesaian sengketa di pengadilan,” katanya.

Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang berharap agar pembentukan Raperda Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014 tersebu bisa segera rampung. Sehingga Kalsel bisa menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Perda Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2014 sebagai payung hukum yang mengatur pelimpahan kewenangan kepada pemerintah provinsi di bidang pertanahan. (NRH/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.