17 Mei 2021

Pemprov Kalsel Dukung Penyusunan Dua Raperda Inisiatif Dewan

2 min read

Suasana rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis (20/8).

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penyusunan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas usul Komisi I dan Perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas atas usul Komisi IV DPRD Kalsel. Dukungan itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Siswansyah dalam sambutannya pada rapat paripurna dewan di Banjarmasin, Kamis (20/8).

Pemprov menilai kedua raperda tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat, terutama perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan tersebut, kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas yakni hanya melakukan fasilitasi. Kini dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemprov diberi kewenangan untuk menyelenggarakan delapan dari sembilan sub urusan di bidang pertanahan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota, yaitu meliputi sub urusan izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa tanah garapan, ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong dan penggunaan tanah. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap perda tersebut.
“Namun perlu pencermatan kembali apakah ke delapan sub urusan tersebut perlu diatur dalam satu atau lebih dari satu perda,” sarannya.

Sedangkan terhadap penyusunan raperda tentang perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, secara yuridis, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi perda yang lama dengan terbitnya Undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Secara sosiologis, jumlah penyandang disabilitas di Kalsel cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat mengayomi dan menjadi dasar bagi semua pihak dalam menghormati, melindungi dan memenuhi seluruh hak yang dimiliki para penyandang disabilitas tersebut. Mengingat bahwa dalam perda nomor 17 tahun 2013 belum mengakomodasi seluruh hak-hak disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 termasuk hak perempuan dan anak disabilitas. Oleh karena itu, pemprov menilai sangat tepat keputusan DPRD Kalsel untuk melakukan revisi atas Perda tersebut. (NRH/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.