17 Mei 2021

Dewan Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan Insentif Ketua RT Dan RW

1 min read

Aman Fahriansyah saat memimpin rapat dengan warga, menggunakan baju orange dan berkacamata.

BANJARMASIN – Meski sudah difinalisasi perda revisi nomor 23 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan RT/RW namun DPRD Kota Banjarmasin meminta, pihaknya dilibatkan dalam pembahasan besaran insentif.

Ketua Pansus Aman Fahriansyah menilai, untuk besaran insentifnya akan dibahas secara detail melalui Perwali, sehingga pihaknya dirasa perlu untuk diikutsertakan dalam pembahasan peningkatan insentif dan pembinaan bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

“keterlibatan legislatif ini dikarenakan dalam Perda revisi tidak dicantumkan nominalnya,”katanya.

Politisi PPP Kota Banjarmasin inipun menjelaskan, peningkatan insentif bagi Ketua RT dan RW ini menyangkut anggaran yang nanti dialokasikan, sehingga sebelum di APBD perubahan 2018 akan diajukan, maka harus ada kesepakatan  antara Dewan dan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait besaran insentif tersebut.

Lebih lanjut Aman menilai, peningkatan insentif bagi Ketua RT dan RW merupakan hal wajar, karena saat ini insentif RT/RW yang  diberikan hanya sebesar 400 ribu perbulan, itupun dibayarkan pertriwulan. Padahal keperluan mengganti lampu jalanan, dana gotong royong tidak mungkin mencukupi dari anggaran tersebut. Memang idealnya, sewaktu melakukan stadi banding ke Kota Jakarta dan Tanggerang beberapa waktu lalu, insentif Ketua RT/RW sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun nampaknya tidak mungkin di APBD Kota Banjarmasin, sehingga minimal disarankan 800 ribu rupiah saja, mengingat Ketua RT/RW merupakan ujung tombak pelayanan di masyarakat, jadi wajar diperhatikan insentifnya.

Seperti diketahui, jumlah Ketua RT di Kota Banjarmasin sekitar 1.800 orang yang tersebar di 52 Kelurahan dan 5 Kecamatan.(NHF/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.