10 Mei 2021

Banjarmasin Pilih BEKASI Untuk Acuan Raperda Pergudangan

1 min read

Ketua pansus Abdul muis saat memimpin rapat pansus raperda penyelenggaraan pergudangan

BANJARMASIN – Disampaikan Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pergudangan Abdul Muis, dari hasil kunjungan kerja ke DPRD Kota Bekasi ternyata seluruh gudang dilakukan pendataan, untuk menghindari adanya ruko atau rumah yang dijadikan gudang secara diam-diam, mengingat yang rugi nanti adalah Pemerintah daerah.

Menurut Muis, sejak lama Kota Banjarmasin dikenal sebagai Kota jasa dan perdagangan, dengan demikian izin gudang harus tertata rapi terutama di wilayah Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan.
“Fungsi gudang harus benar benar digunakan bagi pengusaha,” ucap Muis.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Daryanto menjelaskan, dua izin harus dipisahkan yakni  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Mendirikan Gudang (IMG), dan dalam pengajuan izin, Pemerintah Kota harus selektif dan cermat dari pihak pengusaha, karena kalau disamakan IMB dan IMG akan merugikan pendapatan asli daerah.

“setiap rumah atau ruko yang beralih fungsi jadi gudang, pastinya akan dicabut, ketegasan ini juga bisa nantinya ditiru,” katanya.

Menanggapi hal ini Kabid Pengembangan Dagang Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Banjarmasin Gatot menjelaskan,  dalam pembahasan raperda penyelenggaraan pergudangan, akan ditetapkan kriteria semua gudang, yakni menyesuaikan pembahasan perda revisi tata ruang wilayah atau RTRW.

“untuk kriteria gudang harus berukuran 1000 meter persegi, sedangkan rumah atau ruko pastinya jauh berbeda,” ucapnya.

Rencananya pekan depan akan dilaksanakan pembahasan terkait hal ini dengan melibatkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Bagian Hukum Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/MTB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.