6 Mei 2021

Ribuan Napi Kalsel Diusulkan Dapat Remisi 17 Agustus 2018

2 min read

Kakanwil Kemenkumham Kalsel (kiri) saat memimpin rapat kerja di lingkungan kantornya

abdipersadafm.co.id – Sebanyak 5.560 Orang Narapidana (Napi) di Kalimantan Selatan, telah diusulkan remisi umum 17 Agustus 2018. Dimana 230 orang diantaranya langsung bebas, dan terkait tindak pidana korupsi ada 2 orang yang akan memperoleh remisi di Rutan Kelas IIB Rantau. Sedangkan terbanyak pada Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, ada 2.510 orang yang akan memperoleh remisi, dan 75 orang lansung bebas. Disusul Lapas Kelas IIA Banjarmasin sebanyak 1.202 orang yang akan memperoleh remisi, dan yang langsung bebas ada 44 orang. Dimana saat ini total penghuni Lapas dan Rutan Se-Kalsel sebanyak 8.915 orang, berdasarkan data aplikasi SDP per tanggal 7 Agustus 2018.

Bertempat di ruang kerjanya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Ferdinand Siagian pada Selasa pagi (7/8) menjelaskan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana, yang diberikan kepada Napi dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh Napi dan Anak, yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan. Remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, adalah remisi umum.

Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, maka ada sejumlah syarat pemberian remisi bagi narapidana. Antara lain napi berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, dan telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Selain itu, napi telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Sementara itu, bagi napi tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan. Yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum, untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, bagi narapidana Warga Negara Asing,  yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Bila dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas, dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. (HUMKEMENKUMHAM-KALSEL/RIW/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.