13 April 2021

Dewan Banjarmasin, Sharing Pengelolaan LH ke Kabupaten Bogor

2 min read

Ketua pansus Elli Rahmah menyerahkan cendramata dengan Sekretaris Dinas Lingkungan hidup kabupaten bogor Budi lukmanulhakim, di dampingi anggota pansus raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Dinas terkait, di aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor

BANJARMASIN – Sebanyak 15 Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin, gabungan Komisi I dan Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Senin (6/8) terkait nantinya akan memiliki payung hukum tentang Raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dinilai sangat perlu diterapkan di kota berjuluk Seribu Sungai.
Mengingat pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja,  bahkan di Banjarmasin yang dianggap sebagai kota berkembang pun tidak luput akan hal tersebut.

Menurut Ketua Pansus Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPRD Kota Banjarmasin Elli Rahmah menjelaskan,
pembuatan aturan ini merupakan inisiatif DPRD, sesuai dengan aturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur permasalah lingkungan hidup. Pembuatan perda ini sangat diperlukan, untuk mengatasi polusi udara air, hingga pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau (B3) terutama limbah medis. Dari hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Bogor ternyata untuk penanganan lingkungan sangat diprioritaskan, karena kalau lingkungan kotor, maka berbagai macam penyakit akan sulit ditanggulangi.

“pencemaran lingkungan kalau dibiarkan tanpa ada payung hukum dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Budi Lukmanul Hakim menjelaskan, perda ini dimiliki pihaknya dengan sasaran semua aspek, baik Pemerintah Kabupaten maupun swasta. Mulai izin pengelolaan lingkungan hidup dan sanksinya secara tegas telah diatur.

“Kondisi lingkungan harus bersih dari sampah, kemudian pencemaran limbah juga wajib ditangani maksimal, sanksi tegaspun diterapkan agar tercipta lingkungan yang bersih dan menyehatkan,” ucap Budi.

Dalam kunjungan pansus ini diikuti perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, PD PAL, PDAM Bandarmasih, Balitbangda dan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, rencananya Selasa (7/8) rombongan pansus akan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk semakin menambah khazanah isi raperda, sehingga nantinya setelah diberlakukan akan mewujudkan Kota Banjarmasin lebih bersih sehat dan nyaman. (NHF/RDM/RRF)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

yd Project. | Newsphere by AF themes.